Good Governance (Pemerintahan yang Baik)

1.    Apa yang dimaksud dengan GOOD GOVERNENCE?

Jawab

GOOD GOVERNENCE =  Kepemerintahan yang baik

Merupakan kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip demokrasi, supremasi hokum, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efektif, efisian, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2.    Sebutkan Asas GOOD GOVERNENCE!

Jawab

UU no. 28 tahun 1999 tentang Asas penyelenggaraan Negara yang bebas KKN

UU no. 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan daerah yang memuat asas – asas umum pemerintahan

1.    Asas Kepastian hokum

2.    Asas tertib penyelenggaraan Negara

3.    Asas kepentingan umum

4.    Asas Proporsionalitas

5.    Asas Akuntabilitas

3.    Apa  Latar belakang adanya GOOD GOVERNENCE?

Jawab

Ide dari Negara – Negara donor (90an) untuk negara penerima. Adapun tujuannnya adalah :

1.    Minimalkan peran Negara

2.    Optimalkan dunia usaha

3.    Amankan investasi

4.    Sebutkan Prinsip – prinsip GOOD GOVERNENCE?

PP No. 101 tahun 2000

1.    Demokrasi

2.    Supremasi hukum

3.    Profesionalitas

4.    Akuntabilitas

5.    Transparansi

6.    Pelayanan prima

7.    Efektif dan Efisien

5.    Siapa saja actor dari GOOD GOVERNENCE?

Jawab

Pemerintah, Dunia Usaha (swasta), dan masyarakat

6.    Apa saja Agenda GOOD GOVERNENCE?

Jawab

1.    Top Down – Button up

2.    Sentralisasi – Desentralisasi

3.    Penguasaan – pemberdayaan

4.    Pemerintah – Pelayan

5.    Perkotaan – Terpencil/tertinggal

7.    Apa saja prinsip GOOD GOVERNENCE dari Kementerian Agama?

Jawab

1.    Profesionalisme

2.    Pelayan Prima

3.    Akuntabilitas

8.    Sebutkan 7  Sikap Professional seorang PNS pada GOOD GOVERNENCE!

Jawab

1.    Kompeten dan bangga pada Profesinya

2.    Berusaha mengambil tanggung jawab

3.    Antisipatif, proaktif, dan inisiatif, tidak menunggu perintah

4.    Berupaya melakukan pelayanan prima serta memudahkan atasan dan kawan

5.    Ingin belajar banyak kepada yang dilayani dan ikut berfikir serta merasakan kebutuhannya

6.    Berupaya keras untuk kelancaran kelancaran kerjasama

7.    Amanah, jujur, setia, ikhlas, dan terbuka terhadap kritik

9.    Apa saja prinsip Akuntabilitas GOOD GOVERNENCE?

Jawab

1.    Membuat laporan

2.    Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perencanaan

3.    Melakukan evaluasi

4.    Membuat laporan pertanggung jawaban

10.  Sebutkan 3 (tiga) contoh kongkrit Aparatur Negara yang akuntabel dan efektif!

Jawab

1.    Adanya tranparansi dalam penyusunan kebijakan

2.    Adanya sistem pelayanan public yang efisien

3.    Adanya aparatur Negara yang tidak korupsi, tanggap dan professional

11.  Berikan penjelasan GOOD GOVERNANCE menurut World Bank!

Jawaban:

GOOD GOVERNANCE menurut World Bank adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, terhindar dari salah alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran berikut penciptaan kerangka politik dan hukum yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (UNDP)

12.  Secara Konseptual pengertian GOOD GOVERNANCE mengandung dua pemahaman sebut dan jelaskan!

Jawaban:

Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian dan keadilan social.

Kedua, mengandung aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud.

13.  Dalam elemen-elemen prinsip demokrasi dinormatifisasi dalam pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 menjelaskan tentang apa?

Jawaban:

Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

14.  Sebutkan syarat pelaksanaan GOOD GOVERNANCE?

Jawaban:

1.    Kelembagaan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang efisien, rasional dan professional.

2.    Sistem manajemen kepegawaian telah mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetansi dan remunerasi yang adil sesuai tanggung jawab dan beban kerja sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian.

3.    Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur Negara sudah efektif dan efisien.

4.    Hilangnya praktek KKN atau minimal tidak signifikan.

5.    Pelayanan publik telah sesuia dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

6.    Jika nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi telah mendapat perhatian, atau tidak diabaikan

15.  Apa saja agenda dari GOOD GOVERNANCE?

Jawaban:

Melakukan perubahan dari: top down menuju buttem up, sentralisasi  menuju desentralisasi, penguasaan menjadi pemberdayaan, pemerintahan menjadi pelayanan, dan pengembangan perkotaan menuju daerah terpencil/tertinggal.

TIm Penyusun : Peserta Diklat Prajabatan Angkatan II Kemenag se_KalselTengTim tahun 2011

Editor  : Nur Ali, SE